All for Joomla All for Webmasters

Informasi dan Kebijakan

Ditulis oleh Insan Kamil.

 

NO.

INFORMASI / INSTRUKSI / KEBIJAKAN

SUMBER

1.

·     Penyesuaian Beritas Acara Sidang dengan Buku II

·     Percepatan proses tandatangan Berita Acara Sidang

·     Kelengkapan data isian pada Buku Register Perkara

 

2.

·     Penigkatan kinerja pada Portal Monitoring dan Evaluasi PTA Makassar

·     Pembuatan DP3 berdasarkan SKP

·     Percepatan proses minutasi berkas perkara

·     Penertiban proses bantuan panggilan / tabayun masuk dan keluar

 

3.

·     Penyelesaian LAKIP 2013 & dokumen pendukungnya

·     Penyelesaian perkara prodeo paling lambat bulan Juni 2014

·     Indentifikasi perkara sidang keliling agar lebih selektif

·     Tindaklanjut upload konten dan berita pada website

·     Peningkatan / Percepatan proses penyerapan anggaran

·     Kontinuitas update dan upload data pegawai pada aplikasi SIMKEP

 

4.

·     Menigkatkan penyerapan anggaran DIPA 01

·     Rekonsiliasi anggaran per-bulan harus dilakukan tepat waktu

 

5.

·     Memaksimalkan materi masing-masing TIM untuk siap mengikuti lomba dalam rangka memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama 2014

 

6.

·     Membentuk TIM perlombaan dalam rangka memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama 2014

 

7.

·     Meningkatkan kinerja sesuai tugas dan tanggung jawab Tenaga Honorer / PPPK

·     Meningkatkan kebersihan dan kerapian kantor oleh Tenaga Honorer / PPPK

·     Mengevaluasi secara menyeluruh terkait perpanjangan kontrak kerja Tenaga Honorer / PPPK

 

8.

·     Diharapkan kepada Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2014 selesai dan dikirim ke PTA Makassar paling lambat tanggal 5 Januari tahun 2015

 

9.

·     Dihimbau kepada semua Jurusita/Jurusita Pengganti agar tidak lagi menuangkan redaksi pada relaas panggilan bahwa disampaikan ke lurah/desa namun pihak lurah/desa tidak bersedia bertanda tangan tanpa ada alasan yang jelas

·     Relaas panggilan harus dilaksanakan maksimal satu hari setelah penetapan hari sidang oleh ketua majelis dan dikembalikan kepada majelis maksimal tiga hari sebelum hari sidang perkara tersebut