logo

  • Beranda
  • Tentang Pengadilan
    • PROFIL PENGADILAN
      • Visi Misi Pengadilan
      • Tugas dan Fungsi
      • Wilayah Yurisdiksi
      • Sruktur Organisasi
      • Sejarah Pengadilan
      • Alamat Pengadilan
    • PROFIL PEGAWAI
      • Profil Pimpinan
      • Profil Hakim
      • Profil Pejabat Struktural
      • Profil Pejabat Fungsional
      • Profil Staf
      • LHKPN
    • INFO PROGRAM KERJA
      • Laporan Tahunan
      • Perjanjian Pihak Ketiga
      • Agenda Kerja Pimpinan
      • Agenda Kerja Satker
      • Surat Pimpinan
    • PEDOMAN ADMINISTRASI
      • Standar dan Maklumat Pengadilan
      • Peraturan MA-RI
      • Hasil Rakernas
      • Hasil Bimtek
      • Hasil Penelitian
      • Pedoman Pengelolaan Organisasi
      • Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA
      • Surat Edaran MA
      • Naskah Semua Peraturan MA
      • Pertimbangan atau Nasehat Hukum
    • Hubungi Kami
      • Registrasi
      • Pertanyaan
  • Transparansi Kinerja
    • PROGRAM UNGGULAN
      • Laporan
        • Laporan Keadaan Perkara (L1-PA 1)
        • Laporan Keuangan Perkara (L1-PA 7)
        • Laporan Perkara Diterima & Putus
        • Laporan Penyelenggara Sidang Keliling
        • Laporan Perkara Prodeo
        • Faktor Penyebab Perceraian
    • KESEKRETARIATAN
      • Pedoman Pengelolaan
      • Umum
        • Daftar Aset dan Inventaris
        • Laporan BMN
        • DBR Ruang Sidang Utama
        • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Rencana Kerja Anggaran (RKA)
      • Keuangan
        • Anggaran/DIPA
        • Rincian Kertas Kerja (RKK)
        • Pengelola Keuangan
        • Laporan PNBP
        • Laporan Realisasi Anggaran
    • RENCANA STRATEGIS
    • KINERJA KEUANGAN
    • INFORMASI PENGADAAN
      • Pengadaan POSBAKUM
        • Layanan POSBAKUM
        • Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
        • PENGUMUMAN SELEKSI POSBAKUM 2020
        • PENGUMUMAN HASIL SELEKSI POSBAKUM 2020
        • PENGUMUMAN SELEKSI POSBAKUM 2021
    • LAPORAN AKSES INFORMASI
    • PENGAWASAN & PENDISIPLINAN
      • Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
      • Pengawas Bidang
      • Jumlah dan Jenis Pelanggaran
      • Laporan Hasil Pengawasan
      • Statistik Hukuman Disiplin
    • PERJANJIAN KINERJA
    • INFOMASI DAN KEBIJAKAN PEJABAT PENGADILAN
  • Pelayanan Publik
    • INFORMASI LAYANAN PENGADILAN
      • Jam Kerja
      • Prosedur dan Tata Tertib Persidangan
    • LAYANAN INFORMASI PUBLIK
      • Prosedur Pelayanan Informasi
      • Biaya Salinan Informasi
      • Produk Layanan dan Kategori Informasi
      • Informasi Program/Kegiatan
      • Statistik Pengunjung
      • Hak Masyarakat
        • Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan
        • Hak Pokok Dalam Proses Persidangan
        • Hak Mendapat Bantuan Hukum
        • Upaya Hukum
        • Hak Penasehat Hukum
        • Hak Perlawanan Terhadap Putusan Verstek
        • Hak Perlawanan Terhadap Eksekusi
        • Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Hakim Dan Pegawai
        • Hak-hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai
      • Layanan Informasi
        • Hak-hak Pemohon Informasi
        • Pedoman Pelayanan Informasi
        • Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi
        • Mekanisme dan Alur Pelayanan Informasi
        • Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Informasi
        • Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi
        • Form Permohonan Informasi Online
        • Laporan Meja Informasi
      • Prodeo Berperkara (Cuma-cuma)
        • Tentang Prodeo
        • Syarat Perkara Prodeo
        • Prosedur Perkara Prodeo
        • Hak Atas Biaya Prodeo
      • Pengaduan
        • Tata Cara Pengaduan
        • Mekanisme dan Alur Penyelesaian Pengaduan
        • Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
        • Pedoman dan Materi Pengaduan
        • Hak-hak Pelapor dan Terlapor
        • Tahapan Pemeriksaan Pengaduan
        • Form Pengaduan Online
        • Laporan dan Statistik Pengaduan
    • SAKIP
      • LkjIP
      • Renstra
      • IKU
      • PKT & RKT
    • LAPORAN
      • Realisasi Anggaran
      • Neraca Arus Kas
      • Laporan Tahunan
      • Data Statistik Pegawai
    • HUKUMAN DISIPLIN
      • Gambaran Umum Pelanggaran
      • Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
      • Data Hukuman Disiplin
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim
    • LAYANAN INFORMASI PERKARA
      • Syarat Pengajuan Perkara
        • Gugatan Harta Bersama/Gono Gini
        • Gugatan Waris
        • Penetapan Wali
        • Pengajuan Cerai Gugatan/Permohonan Cerai Talak
        • Permohonan Izin Poligami
        • Permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah
        • Pengangkatan Anak
        • Pembatalan Nikah
        • Permohonan Dispensasi Nikah
      • Prosedur Pendaftaran
      • Prosedur Beracara
      • Putusan & Penetapan
      • Informasi Daftar Perkara
      • Statistik Perkara
      • Informasi Keuangan Perkara
      • Buku Register Perkara
      • Proses Penanganan Perkara
    • MEDIASI
      • Laporan Penyelesaian Mediasi
      • Tentang Mediasi
      • Prosedur Mediasi
      • Mediasi diPengadilan
      • Daftar Hakim Mediator
    • BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
      • SK Panjar Biaya Perkara
      • SK Radius
      • SK Biaya Proses Penyelesaian Perkara
      • SK Pengelola Biaya Proses
      • Panjar Biaya Proses Tingkat Banding
      • Panjar Biaya Proses Tingkat Kasasi
      • Panjar Biaya Proses PK
      • Biaya Proses Penyelesaian Perkara
  • Layanan Hukum
    • PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA
      • Tingkat Pertama
        • Tingkat Pertama Cerai Gugat
        • Tingkat Pertama Cerai Talak
        • Tingkat Pertama Gugatan Lain
      • Tingkat Banding
      • Kasasi
      • Tingkat Peninjauan Kembali (PK)
    • TAHAPAN PERSIDANGAN
    • DATA PUTUSAN
    • REGISTER PERKARA
    • STATISTIK PERKARA
    • LAPORAN BIAYA BERPERKARA
    • HAK-HAK PARA PIHAK
Home > Tentang Pengadilan > PEDOMAN ADMINISTRASI > Pertimbangan atau Nasehat Hukum

Pertimbangan atau Nasehat Hukum

Published: Wednesday, 31 July 2019 03:39 | Written by Insan Kamil | Print | Email | Hits: 449

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan

  1. Permohonan Opini Hukum Mengenai Kewenangan Bank Indonesia Untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia
  2. Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat
  3. Permohonan Pendapat Hukum
  4. Putusan MA tidak berlaku surut
  5. Mahkamah Agung Tidak Dapat Memberikan Suatu Pendapat Hukum Terhadap Suatu Persoalan Yang Mempunyai Potensi Menjadi Perkara Di Pengadilan
  6. Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan
  7. Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK
  8. Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata
 
 
 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

BAHASA INGGRIS

Pencarian

Tautan

MARI
Mahkamah Agung RI

Badilag
Dirjen Badan Peradilan Agama

Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Pengadilan Agama
Pengadilan Agama Pangkajene


Aplikasi

SIPP
Mahkamah Agung RI

KOMDANAS
Mahkamah Agung RI

SIKEP
Mahkamah Agung RI

SIMARI
Mahkamah Agung RI

WEBMAIL
Pengadilan Agama Pangkajene

PERPUSTAKAAN
Pengadilan Agama Pangkajene


   fb.png  1200px-Instagram_logo_2016.svg.png

Copyright © 2018. Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Pangkejene

Beranda contact Webmail