maklumat pelayanan

 

Zona Integritas Banner web B

Seputar Peradilan

Menindaklanjuti Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor : W20-A/2799/PS.00/X/2020, Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Makassar melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Pangkajene. Ketua Tim di Pimpin oleh Ibu Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H. didampingi oleh Ibu Anniswaty Hafis, S.Sos. dan Bapak Drs. Muh. Tahir, S.H.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan sejak Tanggal 13-14 Oktober 2020, adapun yurisdiksi pemeriksaan adalah Bidang Kepaniteraan, Kesekretariatan serta sejauh mana kesiapan Pengadilan Agama Pangkajene menghadapi Zona Integritas.

Dan berdasarkan hasil Pengawasan dan Pembinann serta observasi dilapangan ada beberapa hal yang secara garis besar disampaiakan saat ekpose Hasil Pengawasan dan Pembinaan yaitu :

  1. Bidang Kepaniteraan
  •    a. Pola Kearsipan Perkara agar lebih baik dan rapi, karena masih terdapat penempatan berkas yang kurang rapi;
  •    b. Optimalisasi Aplikasi-aplikasi Inovasi Badilag dan Pengadilan Agama Pangkajene;
  1. Bidang Kesekretariatan
  •    a. Peningkatan kualitas Kebersihan;
  •    b. Usul Penentapan Status dan penghapusan BMN;
  •    c. Optimalisasi peran perpustakaan baik pelayanan maupun aplikasi-aplikasi penunjang;
  • 3. Persiapan Zona Integritas
  •    a. Agar persentase ZI lebih disederhanakan sehingga penguasaan materi akan lebih mudah.
  •    b. Mampu meyakinkan Tim Menpan RB khususnya di Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
  • Dan berdasarkan hasil ekspose tersebut yang telah diterima dari Ketua Tim Pengawasan Kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, maka Ketua Pengadilan Agama Pangkajene merespon dengan cepat dan akan segera menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut serta segera melaporkan hasil tindaklanjut sidak yang dilaksanakan.
  • Ketua Pengadilan Agama Pangkajene juga mengucapkan banyak terima kasih atas  segala nasehat, masukan-masukan hasil yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan peningkatan pelayanan masyarakat pencari keadilan dan pendukung pencapaian WBK sehingga dapat terwujud sesuai apa yang direncanakan.


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas