PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lihat

2.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

Lihat

3.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)

Lihat

4.

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lihat

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lihat

6.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lihat

7.

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

Lihat

 PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI 

1.

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

Lihat

2.

Surat Sekretaris MA-RI No. 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama

Lihat

3.

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan gaji PNS

Lihat

4.

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Lihat

5.

Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun

Lihat

6.

Surat Kepala BKN No. K.26-30 V.7-3 99 tentang Batas Usia Pensiun PNS

Lihat

7.

SK Kabawas No. 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas

Lihat

8.

Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Lihat

 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

1.

Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Lihat

2.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS

Lihat

3.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Lihat

4.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil

Lihat

5.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap

Lihat

6.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar

Lihat

7.

PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019

Lihat

8.

PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Lihat

 PEDOMAN LAINNYA 

1.

Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

Lihat

2.

Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Lihat

3.

Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan

Lihat

4.

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung

Lihat

5.

Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lihat

6.

Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

Lihat